Penyerahan PSU Terkendala Perumahan Terlantar dan Mangkrak

Namun sejak lima tahun terakhir, pengambilalihan PSU perumahan oleh pemerintah masih sangat minim. Sejauh ini banyak perumahan terlantar dan mangkrak yang tidak ditemukan pengembangnya dan menjadi kendala.

Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, Jumat (16/5) mengatakan, dari tahun 2020-2025, pengembang yang sudah menyerahkan PSU ke pemerintah sebanyak 31 dari 429 perumahan yang ada di Buleleng. Jumlah ini pun masih sangat jauh dari harapan. Proses penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah selama ini menemui banyak kendala.

Menurut Surattini selain faktor kelengkapan administrasi sebagai syarat permohonan penyerahan PSU yang tidak dapat dipenuhi pengembang, juga banyak perumahan yang terlantar dan mangkrak. Sehingga Dinas Perkimta Buleleng tidak menemukan pengembang yang bertanggung jawab atas perumahan yang bermasalah itu.

Surattini pun merinci dari 398 PSU perumahan yang belum diserahkan pengembang, sebanyak 190 perumahan diantaranya dalam status terlantar, 2 perumahan mangkrak. Ada juga 167 perumahan yang tidak memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai salah satu persyaratan penyerahan PSU. Selain itu ada 37 perumahan belum selesai dibangun dan sudah memiliki Rekomtek. Sisanya 2 perumahan sudah bersiap menyerahkan PSU tahun 2025 ini.

“Kami sudah memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada pengembang, bersurat juga sudah. Tetapi sebagian besar pengembang belum memberikan konfirmasi terkait surat yang kami kirim. Kami hanya ingin tahu kepastian apakah pengembang akan menyerahkan PSU atau tidak,” ungkap Surattini.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng Nomor 46 Tahun 2023, Pasal 28 ayat 1 yaitu PSU yang telah selesai dibangun oleh pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengalihan PSU dari pengembang ke pemerintah ini didorong untuk memberikan jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU yang dimanfaatkan masyarakat umum. 7 k23